Realisasi Pajak Majalengka Meleset Rp20 M

oleh -21 views
APRESIASI: Bapenda Majalengka menggelar Anugerah Pajak Daerah sebagai ajang apreasiasi pada wajib pajak. Foto: Ono Cahyono/Radar Majalengka.

MAJALENGKA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Majalengka berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan hingga mencapai Rp113 miliar dari target pendapatan Rp133 miliar atau hanya 87 persen Kepala Bapenda Aeron Randi AP MP mengatakan, tahun ini pihaknya telah berusaha keras untuk merealisasikan pajak dari 9 sumber pajak yang dikelolanya.

Dikatakan, nilai Rp113 miliar itu terhitung hingga Senin (28/12). Adapun 9 sumber pajak yang dikelola di antaranya pajak hotel, restoran, reklame, air tanah, hiburan, penerangan jalan, BPHTB serta pajak PBB P2.

“Ada sisa waktu 3 hari sebelum tahun 2020 berakhir semoga straight di 90 persen,” harapnya.

Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap realisasi pajak. Pandemi membuat beberapa sumber pajak tidak memenuhi target. Namun ada juga sumber pajak yang over target. Sementara, di tahun depan Pemkab menargetkan pajak lebih besar yakni Rp176 miliar.

“Kita minus PBB P2. Sementara yang over target seperti pajak reklame sampai 118 persen, kemudian pajak air bawah tanah itu sekitar 110,” lanjutnya.

Sebagai bentuk apresiasi pada wajib pajak yang taat, Bapenda menggelar anugerah pajak daerah di Hotel Fitra. Anugerah pajak daerah tahun 2020 diselenggarakan sebagai media refleksi diri bagi Bapenda yang merupakan lembaga baru.

Perhelatan Anugerah Pajak Daerah Tahun 2020 ini digelar bukan untuk hura-hura. Namun sebagai bentuk penghargaan bagi wajib pajak serta menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd mengatakan penyelenggaraan Anugerah Pajak Daerah Tahun 2020 menjelang akhir tahun 2020 harus diapresiasi. Persoalan yang mendasar mengenai pajak adalah tentang kesadaran dan kepatuhan.

Konsep kesadaran dan kepatuhan ini menjadi dasar dan argumen bagaimana wajib pajak bisa menunaikan kewajibannya kepada pemerintah dimana pajak ini merupakan urat nadi untuk pembiayaan pembangunan. Menyikapi dua persoalan tentang pajak tersebut perlu pendekatan dan juga metode untuk mengingatkan masyarakat untuk patuh terhadap pajak.

“Kita menggunakan metode persuasif dan juga partisipasif dalam memungut pajak. Akan tetapi kita pun bisa melakukan metode represif bagi wajib pajak yang membandel dan tidak patuh terhadap kewajiban membayar pajak,” imbuhnya.

Pihaknya meminta kepada Bapenda untuk selalu melakukan inovasi-inovasi agar bisa terus melakukan pendekatan persuasif dalam pemungutan pajak. Bagi camat dan juga para Kepala Desa harus bersama melakukan cara dan metode tersebut. Berikan pemahaman kepada warga akan pentingnya membayar pajak. Karena pajak nantinya akan kembali kepada warga yang dirasakan dalam bentuk pembangunan.

“Saya juga menekankan khususnya kepada para kepala desa jangan coba-coba untuk menahan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Itu akan mengakibatkan musibah dan berurusan dengan hukum. Dinas-dinas yang terkait sebagai leading sektor penerimaan pajak untuk terus kerja keras dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam penerimaan pajak,” imbaunya.

Pihaknya mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para wajib pajak terkait kesadarannya, kepatuhannya dan rasa memiliki terhadap pembangunan di Kabupaten Majalengka dalam bentuk melakukan kewajiban membayar pajak. (ono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *